pihak yang terlibat dalam penyusunan apbd adalah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. pihak yang terlibat dalam penyusunan apbd adalah

Salah satu penyebabnya adalah bahwa dalam Permendagri No. b. Rumah Sakit (RS) dalam menyusun perencanaan dan penganggaran bersumber APBN. 1 : April 2019 Halaman: 6 dari 30 BAB II PELAKU PENGADAAN BARANG/ JASA Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah para pihak yang terlibat dalam proses baik melalui swakelola maupun penyedia sesuai Peraturan Dari pendapat-pendapat yang ada tersebut bisa ditarik benang merah bahwa proses kebijakan publik secara mudah terdiri dari tiga tahap : (1) bagaimana sebuah kebijakan direncanakan; (2) diimplementasikan; (3) dan dievaluasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. PA selaku penanggungjawab kegiatan, dalam melakukan penyusunan RKA perlu mempertimbangkan untuk melibatkan para pihak dalam ekosistem pengadaan, antara lain: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Sebagai bentuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD diperlukan pedoman agar sesuai dengan prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD, Perubahan APBD serta hal–hal lainnya. Kepala SKPD berdasarkan. Pengelola Barang Milik Daerah Dalam sistem akuntansi Aset Tetap, Pengelola Barang Milik Daerah bertugas: a. A. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan APBD 1. Dalam. (2) Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh Menteri Keuangan sesuai de- ngan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam Penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah Pertama, bagaimana mekanisme pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia. 3, Bambang Santoso Haryono 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)1 Wacana – Vol. adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan. (1) Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD adalah mata uang Rupiah. Tujuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut : 1. Alat yang dipakai dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara mendalam dan juga merujuk pada dokumen-dokumen yang relevan. Mekanisme APBD. A. UU No. Kepala daerah menyampaikan RKUA tahun anggaran berikutnya, sebagai. Menurut Abdul Halim, dalam bukunya “ Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam DokumenPelaksanaan Anggaran. Prinsip Penyusunan APBD Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut: 1. oleh Dewan dan masyarakat akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik. AdanyaPihak yang terlibat dalam teknisi akuntansi. Memposting jurnal-jurnal pendapatan, belanja, aset dan selain kas ke dalam buku besarnya masing-masing. Berikut adalah penjabaran tahapan penyusunan APBD Kota Semarang Tahun 2016: 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 1. Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Otonom Lainnya 3. Kedua konsep ini memiliki dampak. UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. APBD menjadi pedoman Pemda dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Tahapan Penyusunan Rancangan APBD Re n ca n a Ke rja Pe m e rin ta h Da e ra h (RKPD) Ke bija ka n Um u m APBD Priorita s Pla fon An gga ra n Se m e n ta raPihak yang 3 berperan dan terlibat langsung dalam penyusunan APBD dapat berpengaruh terhadap penyusunan APBD, termasuk dalam kaitannya dengan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD. 2. Untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan yang selama ini didapat semasa pendidikan dan dituangkan dalam. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dibahas panduan lengkap cara penyusunan APBDes 2023, yang terdiri dari beberapa aspek penting, seperti lampiran, kode rekening, cover, dasar hukum penetapan, parameter, dan PMK Dana Desa 2023. Dalam Tatib DPRD tersebut, berisi sejumlah tugas dan kewenangan komisi dan Banggar dalam pembahasan rancangan APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan. Dalam mengelola keuangan negara, terdapat dua konsep krusial yang memainkan peran utama dalam suatu ekonomi, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM. 9. Atas berbagai permasalahan tersebut maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD, membina hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif, ada sangsi tegas apabila APBD ditetapkan terlambat, konsistensi aturan dalam penyusunan APBD, peraturan-peraturan terkait dana dari Berikut tahapan penyusunan APBN: 1. Pengertian APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Baca juga: Kenapa Setiap Negara Memerlukan APBN? APBN diajukan oleh siapa? (2) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. 2. Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam UU No. menyeluruh ðàmenyangkut semua aspek kepribadian siswa, yang meliputi : kognitif, afektif, dan psikomotor. BPK dan DPR. Penyusunan APBD 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman PenyusunanC. Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip: a. aplikasi yang disebut penganggaran elektronik saat pelaksanaannya terdapat kejanggalan pada penyusunan APBD. Menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. Delegasi masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta musrenbang tahunan Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan selanjutnya. com. Lampiran ini dapat diunduh dalam format pdf dan membantu pemerintah daerah. E. Para narasumber tersebut adalah; 1. Pengaturan terkini yang terkait langsung dengan pengaturan BUMD adalah UU 23/2014 dan Peraturan Pemerintah No. Penerimaan daerah adalah uang. 3. procurement terdapat banyak pihak yang terlibat didalamnya dari proses penyusunan dan penetapan rencana penganggaran, persiapan hingga pelaksanaan. Apa saja uraian dalam dokumen APBDNegara yang terlibat di dalamnya seperti pihak Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan proses pembuatannya sebagai berikut: 1. S, The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing. dalam negeri; dan e) Penyusunan RAB sesuai spesifikasi teknis/KAK sebagai dasar pengusulan anggaran. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang TenderPihak pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), (2) BPD (Badan Permusyawaratan Desa), (3) Warga masyarakat (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin), dan (4) Bupati. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan ABK adalah : • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Sehingga kemitraan menempatkan pihak-pihak pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras. Analisis Proses Penyusunan Anggaran. Nilai kolom debet dan kredit pada kolom “Neraca” dijumlahkan. II. Catatan saya kali ini merupakan bagian kedua atau akhir dari tulisan “ Asas-asas Umum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ”, yang terakhir membahas “2. Peraturan yang terkait dalam penyusunan Anggaran adalah sebagai berikut : PP 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Untuk dasar penyusunan Standar. Dida H Salya, MA (Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan); 2. Sampel yang digunakan yaitu dari tim TAPD dan Badan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak - pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Pengguna Anggaran (PA) Pengguna anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Setelah disetujui DPR, pemerintah dapat menggunakan APBN akan sebagai acuan dalam melaksanakan rencana dan proyek selama satu tahun (1 Januari hingga 30 Desember). APBD berfungsi sebagai pedoman dalam alokasi dana yang tepat bagi peningkatan perekonomian daerah. Norma Umum dalam penyusunan APBD 01. Iklan. Hasil penelitian yang terkait dengan tema ini sudah peneliti. utang kepada pihak ketiga Rp1. Dikutip. com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun. Hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam satu bagan organisasi dapat terdiri dari 2 hubungan kerja yaitu : 1. terhadap penyusunan APBD, yang dapat ditunjukan dari nilai signifikan uji t sebesar 0,019 (p <0,05). APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ayat (2) Perencanaan pengadaan yang. Mata uang pelaporan Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. mengkoordinir dinas, badan, kantor, dan lembaga teknis lain. (2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Prinsip Keuangan Daerah. . Lain-lain PAD yang sah yaitu semua pendapatan yang bukan berasalpelaksanaan APBD pada SKPD. 14. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau. Pengguna adalah individu atau institusi yang mengandalkan informasi akuntansi keuangan dalam pengambilan keputusan investasi atau kredit. Belanja Pegawai Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah (pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS) yang bertugas1. 000,000,00. • Kriteria yang dimaksud adalah ukuran minimal perilaku yang dapat diterima seperti yang dinyatakan dalam TPK • Penilaian PPI harus bersifat: a. Data kualitatif yang diangkakan (skoring) misalnya terdapat dalam skala pengukuran. Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi) DEPUTI IV BPKP 2 Kami menyadari walaupun tim kerja telah berusaha keras untuk menyusun pedoman ini dengan baik, masih ada kekurangan-kekurangan sehingga kami mengharapkan adanya saran dan kritik dari para pembaca/pengguna yang bersifat membangun untuk lebih. M. Ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. APBD terdiri atas: Anggaran Pendapatan, terdiri atas: [2] Pendapatan Asli Daerah PAD ), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah,. Lebih lanjut, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tahap penyusunan APBN adalah sebagai berikut: Tahap 1: Perencanaan dan penetapan RAPBN yang disusun oleh kementerian/lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. 15. Dalam pembahasan tersebut, kepala satuan perangkat kerja daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Maka keseluruhan kegiatan pengelolaan APBN akan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Fungsi tersebut meliputi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tingkat inflasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat [1] APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31. Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan RAPBD akan lebih efektif. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. rakyat dalam APBD yang akan digunakan sesuai kehendak dan aspirasi rakyat. standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan; c. PADA PENYUSUNAN RAPBD KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2018 Oleh: Rizky Bagus Dwi Santoso 1410511027 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember ABSTRAK Pada dasarnya APBD yang baik adalah APBD yang disesuaikan dengan program kerja dan bukan sebaliknya program kerja disesuaikan APBD. Menyiapkan Surat. b. 2. Fungsi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 1. 1) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan. 8. Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program, dan diyakini bahwa besarnya komitmen ini tergantung kepada sejauhmana mereka terlibat dalam proses perencanaan. ( Rubin, I. Menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1. Manajemen adalah pihak yang paling membutuhkan laporan akuntansi yang tepat dan akurat untuk mengambil keputusan yang baik dan benar. Cari soal sekolah lainnya. Pertama-tama sih Pemerintah Daerah (Pemda) akan menyampaikan kebijakan umum APBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang kompleks dan melibatkan berbagai jenis orang atau pihak. Terlibat langsung dalam kegiatan penyusunan APBD. PEDOMAN PROSES 10 PERENCANAAN PENGANGGARANDAN PELAKSANAAN APBN PROSES PENETAPAN. APBD berfungsi untuk mengawasi kinerja dari pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah. Relevansinya dengan topik tulisan ini, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, DPRD mengacu kepada Tata Tertib DPRD (berupa Peraturan DPRD) yang dibuatnya sendiri. • Data perjanjian/kontrak yang memuat informasi pihak ke 3 disampaikan ke KPPN setelah ditandatanganinyaanggaran BLUD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD. Beberapa faktor-faktor intervensi hak budget DPRD yang dapat menjadi penghambat dalam penyusunan APBD, adalah: 1. Anggaran daerah yang harus mengandung arti atau harus bisa menjadi alat untuk dapat memelihara dan juga mengusahakan adanya keseimbangan fundamental dalam perekonomian daerah. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengertian Leasing dan Pihak-Pihak Yang Terlibat. TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. A. Pihak yang Terlibat dalam Anggaran Pemerintah Daerah Adapun menurut Wiratna Sujarweni (2015:60) “pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah kabupaten adalah sebagai berikut: 1. Bisnis. Unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang bertugas. Ilustrasi: Luthfy Syahban/detikcom. Hubungan Fungsional Hubungan fungsional adalah hubungan sesuai fungsi masing-masing pihak yang terlibat dalam proyek, seperti hubungan antara konsultan perencana dan kontraktor. Belanja modal adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun (Sujarweni, 2015). Isinya menguraikan mengenai langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil (outcome) Program, sesuai dengan Renstra unit Eselon I; dan 3. Penyusunan ADEM mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan perekonomian terkini baik domestik maupun internasional. 50 Juta. Untuk mengetahui proses penyusunan dan pelaksanaan APBD. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang. Terkait hal ini, beberapa pertanyaan kerap mencuat terkait siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBN. Tahapan penyusunan Rancangan APBD ini, terdiri dari: Rencana Kerja Pemerintah Daerah. membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan. 11 4. 2, Imam Hanafi 1. c. 12,1 Triliun. 2. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Prosedur Akuntansi Aset 96 F. Tugas kuasa bendahara umum daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) adalah sebagai berikut: Menyiapkan anggaran kas. AMDAL Adalah : Pengertian, Manfaat, Tujuan, Jenis, Dan Contohnya LENGKAP – AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Data atau dokumen tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor. RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja. Dalam menyusun APBD selalu memperhatikan amanat peraturan perundang undangan terkait. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui persetujuan. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan APBD. Pendekatan yang dijadikan dasar dalam proses penyusunan APBD terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait. dan hasil investasi pada pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 adalah rencana keuangan daerah yang disetujui oleh Dewan. mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sementara merujuk pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah, termasuk tujuan APBD. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada. PIHAK TERKAIT 1. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan. 3. e. September 4, 2021 PEMERINTAHAN 760 Dilihat. desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. 33 Pasal 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Hal ini bertujuan memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. melalui bagian eksekutif dan bagian legislatif terkait kebijakan umum APBD dan prioritas dalam menyusun APBD. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala. Dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan dalam penyusunan APBD adalah terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah yang umumnya sebagian. Juni 1, 2021. Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Pada akhir pemelajaran ini peserta dapat memahami siklus anggaran, khususnya proses penyusunan APBD, mulai dari. Ada beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik termasuk pembuatan peraturan daerah dimana syarat ini dapat juga diadopsi untuk pembentukan Perda antara lain: 1. Kebijakan Umum. 2. 4 Yang mana semua berawal dari satu hal yaitu e-budgeting yang paksakan sebagai basis. Setelah melalui pembahasan antara K/L selaku COO dengan Menteri Keuangan selaku CFO dan Menteri Perencanaan, dihasilkan RUU APBN dan Nota Keuangan yang. Pihak Eksekutif Pihak-pihak yang terlibat dalam pihak eksekutif yaitu terdiri dari: a. 15. proses utama dalam penyusunan anggaran K/L. Dalam proses perencanaan anggaran terdapat 5 aspek yang mewarnai, yaitu top down , bottom u p, partisipasi, teknokrasi, dan politik. 13. Kuasa bendahara umum daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas sebagai bendahara umum daerah. Oleh karena itu, haruslah disusun dan dipertimbangkan dengan seksama yang dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Aspek kedua adalah efisiensi dalam penggunaan dana (anggaran). Pasal 18.